Omnibus Law UU Cipta Kerja Dinilai Merugikan Buruh: Ketimpangan Hak dan Kepastian Kerja Makin Memburuk
Oleh: Alfan RakyatIndonesia.id – Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020 dan disahkan ulang dalam versi revisi oleh DPR tahun 2023, gelombang kritik terus datang dari berbagai kalangan, khususnya dari serikat buruh di seluruh Indonesia. Mereka menilai bahwa aturan ini telah mereduksi hak-hak dasar pekerja dan memperlemah perlindungan ketenagakerjaan di negeri ini. Meskipun pemerintah beralasan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat investasi, di lapangan, para pekerja justru merasa dipaksa menerima kenyataan baru yang semakin tidak berpihak pada nasib mereka. Pemangkasan Hak Dasar Pekerja Salah satu pasal yang paling menuai penolakan adalah fleksibilitas sistem kerja kontrak dan outsourcing. Dengan adanya UU ini, perusahaan diperbolehkan menggunakan tenaga kerja kontrak tanpa batas waktu yang jelas. Sebelumnya, dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, pekerja kontrak dibatasi untuk...